Elpiji 3 Kg Langka, Pemkab Sumenep Bergerak Cepat Atasi Krisis

Ilustarsi elpiji 3 kg bersubsidi

Jalurekonomi.com, Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep minta tambahan 30 ribu tabung untuk penuhi kebutuhan warga dan pelaku usaha. Elpiji 3 kg langka menjadi isu yang sangat dirasakan masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura. Minggu (8/6/2025).

Hampir setiap hari, warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas bersubsidi yang menjadi andalan untuk memasak ini. Di sejumlah pangkalan, antrean panjang kerap terjadi sejak pagi hari. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar kelangkaan tidak berlarut-larut. Elpiji 3 kg langka sangat menyulitkan aktivitas harian rumah tangga.

Tidak hanya menyusahkan ibu rumah tangga, tapi juga memukul pelaku usaha kecil dan mikro. Banyak pedagang makanan yang terpaksa menutup usahanya lebih awal karena kehabisan gas. Sebagian dari mereka bahkan harus membeli elpiji 3 kg dengan harga lebih mahal dari pengecer, yang tentu saja menurunkan margin keuntungan mereka. Elpiji 3 kg langka membuat sektor ekonomi rakyat terganggu secara langsung.

Menanggapi hal tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengambil langkah cepat dan strategis. Pemkab Sumenep mengajukan permintaan tambahan distribusi sebanyak 30.000 tabung elpiji ke Pertamina sebagai upaya menormalkan kembali distribusi gas bersubsidi di wilayahnya. Dengan jumlah tambahan itu, diharapkan suplai elpiji bisa mencukupi kebutuhan warga dan pelaku usaha lokal. 

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) telah mengirimkan surat resmi ke Pertamina. "Permintaan tambahan sebanyak 30.000 tabung ini diajukan berdasarkan pemantauan di lapangan serta laporan dari masyarakat dan pengusaha kecil." Menurut Dadang Dedy Iskandar. Kebutuhan elpiji meningkat dalam beberapa pekan terakhir, sementara pasokan tidak bertambah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan suplai yang berdampak pada kelangkaan di pasar.

Kelangkaan elpiji berdampak luas, bukan hanya pada kebutuhan rumah tangga. Banyak warung makan, penjual gorengan, dan pelaku usaha rumahan yang sangat bergantung pada gas 3 kg harus mengurangi aktivitasnya. Selain kerugian ekonomi, kelangkaan ini juga memicu kepanikan di masyarakat yang akhirnya membuat harga elpiji meroket di tingkat pengecer. Beberapa warga bahkan mengaku harus membeli elpiji dengan harga dua kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mengantisipasi dampak lebih jauh, Pemkab Sumenep akan memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi. Pemerintah akan bekerja sama dengan Satpol PP, serta pihak kepolisian untuk memastikan elpiji benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Selain itu, mereka juga akan menggelar operasi pasar jika kelangkaan terus terjadi. Pemerintah menargetkan agar distribusi tambahan yang diajukan bisa segera terealisasi dalam waktu dekat sehingga pasokan kembali normal.

Dalam situasi ini, Pemkab juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan elpiji bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Warga yang tergolong mampu disarankan untuk beralih menggunakan elpiji nonsubsidi 5,5 kg atau 12 kg agar gas 3 kg bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan penimbunan, karena hal ini akan memperparah kondisi dan bisa dikenai sanksi hukum.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan strategi pengendalian distribusi elpiji berbasis data. Salah satunya dengan mendorong digitalisasi distribusi agar proses penyaluran lebih transparan dan bisa dipantau secara real time. Pemerintah juga tengah mengkaji kembali alokasi distribusi tiap kecamatan, agar lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Saat ini, Pemkab masih menunggu respon resmi dari pihak Pertamina terkait permintaan tambahan tersebut. Jika pengajuan disetujui, maka akan ada penambahan pasokan dalam waktu dekat. Pihak pemerintah optimistis langkah ini bisa menjadi solusi cepat untuk meredam krisis elpiji di Sumenep. Kerja sama antara Pemkab dan Pertamina dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi masyarakat kecil.

Masalah kelangkaan elpiji bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Perlu adanya kolaborasi aktif dari semua pihak, mulai dari agen distribusi, pemilik pangkalan, hingga masyarakat pengguna. Semua pihak harus menjalankan perannya dengan jujur dan bertanggung jawab agar subsidi tepat sasaran. Kolaborasi ini penting agar kelangkaan tidak menjadi masalah berulang yang mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Masyarakat Sumenep berharap agar permintaan tambahan 30.000 tabung bisa segera dikabulkan dan didistribusikan secara merata. Mereka juga meminta pemerintah untuk terus mengawasi dan mengevaluasi proses distribusi agar tidak ada penyimpangan. Elpiji 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi mayoritas warga dan pelaku UMKM. Maka dari itu, kecepatan pemerintah dalam menyikapi masalah ini sangat krusial. Elpiji 3 kg langka telah menjadi alarm penting bagi pemerintah agar pengelolaan subsidi energi dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.